Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berencana memoratorium ujian nasional (UN). Anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah menilai planning pemerintah menghapus UN ini menimbulkan menerangkan tanya perihal agenda prioritas Mendikbud.
Akibatnya, kata Anang, menteri dinilai nir fokus dalam bekerja. Padahal, masih banyak problem dalam bidang pendidikan yg harus dibenahi Mendikbud.
"Seperti soal UN yg akan dihapus, ini berarti guru sebagai satu-satunya tumpuan bagi anak didik. Padahal jikalau dibedah, problem guru masih sangat njlimet," ungkap Anang dalam warta tertulis yg diterima Liputan6.com dalam Jakarta, Selasa (29/11/2016).
Anggota dewan dapil Jember ini menguraikan problem kualitas guru yg masih perlu perhatian spesifik. Hasil Uji Komptensi Puru (UKG) dalam Tanah Air, lanjut dia, masih masih jauh dari standar dalam angka lima,tiga persen. Tidak sekedar itu, kurang lebih 70 ribu guru yg belum mengikuti acara sertifikasi guru.
"Ini ditimbulkan belum lulus S1 dan D-IV. Saat ini juga terdapat 700 ribu Puru Tidak Tetap (GTT). Ini semua pekerjaan tempat tinggal Mendikbud," Anang mengungkapkan.
Selain problem guru, politikus PAN ini mengingatkan problem wahana dan prasaran sekolahan yg masih memprihatinkan dalam banyak daerah. Persoalan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai pemicunya.
"Belum lagi, Mendikbud juga berencana merombak K-13. Jadi memang menteri kita ini nir fokus dalam bekerja. Ingat, semua pandangan baru Mendikbud ini taruhannya ialah anak didik," papar Anang.
Anang mengaku mendapatkan banyak aspirasi dari konstituennya terkait planning penghapusan UN ini. Menurut dia, nir sedikit orangtua anak didik yg sudah mengalokasikan aturan buat bimbingan belajar anak-anaknya buat menghadapi UN.
"Banyak kegelisahan para orangtua yg terdapat setelah pernyataan Mendikbud soal penghapusan UN," tandas Anang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar